Legal Protection to Victims of Criminal Acts in Efforts to Realize Restorative Justice

Authors

  • Adensi Timomor Law Science Study Program, Faculty of Social Sciences, Universitas Negeri Manado, Tondano City, North Sulawesi Province, Indonesia. Author

DOI:

https://doi.org/10.61841/ztf2yg90

Keywords:

Protection, Law, Crime

Abstract

One party that really needs protection in a crime is a victim of crime. The important role of the victim is to be given attention and protection because the victim is the most disadvantaged party in the occurrence of a crime, so services and protection must be given to him/her. The Indonesian criminal justice system basically provides legal protection for victims of criminal acts but is still very minimal compared to the protection of the rights of the suspect or defendant. Various laws and regulations, specifically in the field of criminal acts, have provided regulations regarding the protection of the rights of victims of crime. Protection and assistance for victims of crime is an urgent and important thing to immediately implement. This research was conducted with a conceptual and a legal approach. This research is a type of normative research using data sources, namely literature and documents, which are primary legal materials. The results of the study indicate that the regulation of legal protection against victims of criminal acts has been regulated in the Criminal Code but is still very minimal and has also been regulated in a number of special laws but still regulates in a concise and abstract manner and has not explicitly and specifically placed victims of crime as part of the criminal justice system. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Ahmad Kamil. 2012. Mediasi Penal dalam Penanganan Tindak Pidana. Mahkamah Agung Republik

Indonesia: Jakarta.

[2] Anshari Dimyati. 2013. Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban. Tesis. Universitas

Diponegoro: Semarang.

[3] Bambang Djoyo Supeno. 2011. Penerapan Hukum Bagi Koruptor Masih Timpang.

http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/04/24/222784/17/Penerapan-Hukuman-bagiKoruptor-Masih-Timpang

[4] Bedi Setiawan Al Fahmi. 2009. Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Proses Peradilan

Pidana Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan No. 1

Vol. 16 Januari 2009. Badan Penerbit FH UI: Depok.

[5] Budiyanto. 2000. Dasar-dasar Ilmu Tata Negara. Erlangga: Jakarta

[6] Dikdik M. Arief Mansurdan Elisatris Gultom. 2001. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan. Alumni:

Bandung.

[7] Eva Achjani Zulfa. 2010. Pergeseran Paradigma Pemidanaan. Lubuk Agung : Bandung

[8] Ira Dwiati. 2007. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan

Pidana. Tesis. Universitas Diponegoro: Semarang

[9] Lies Sulistiani. 2010. Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia. Press Release

No.02/LPSK/PR/II/2010. Lembaga Perlindungan Saksi Republik Indonesia: Jakarta.

[10] Mardjono Reksodiputro. 2007. Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan, Buku Kedua), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia: Jakarta.

[11] Muhaddar dkk. 2010. Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana. Putera Media Nusantara: Surabaya.

[12] Muladi. 2004. Lembaga Pidana Bersyarat. P.T. Alumni: Bandung.

[13] Muladi. Keadilan restoratif.

[14] Muladi. 2002. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.

Hlm. 66 dan Muladi. 2002. Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit

Universitas Diponegoro: Semarang.

[15] Munir Fuady. 2009. Negara Hukum dan Demorasi. Kencana Prenada Group: Jakarta.

[16] M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1988. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Universitas

Indonesia Press: Jakarta.

[17] Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsipprinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan

Peradilan Administrasi Negara. Bina Ilmu: Surabaya

[18] Rena Yulia. 2011. Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. hlm 164-165. Jurnal

Intelek Volume 7 tanggal 3 Desember 2011. Pusat Penerbitan Universitas Teknologi MARA

[19] Roeslan Saleh. 1984. Segi Lain Hukum Pidana. Ghalia Indonesia: Jakarta

[20] Romli Atmasasmita. 2001. Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana,” Majalah Hukum Nasional

Departemen Kehakiman.

[21] Setiono. 2004. Ruleof Law (Supremasi Hukum). Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas

Sebelas Maret: Surakarta Setiono. 2004. Ruleof Law (Supremasi Hukum). Magister Ilmu Hukum Program

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret: Surakarta

[22] Sujoko. 2008. Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Pasal 98 KUHAP Terhadap Tindak Pidana

Pemerkosaan di Wilayah Hukum Semarang. Universitas Diponegoro: Semarang

[23] Susanto. 2001. Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana.

[24] Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia, Menteri Sosial

Republik Indonesia dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

[25] Tim UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) dalam Amir Syamsuddin. 2003. Menanti

kehadiran Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban. Artikel Jurnal Keadilan, Volume 3 No. 2

tahun 2003.

[26] Sholehuddin. 2010. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. Raja Grafindo: Jakarta

[27] Theodora Shah Putri. 2008. Upaya perlindungan Korban Kejahatan melalui Lembaga Restitusi dan

Kompensasi. Fakultas Hukum Indonesia MaPPI-fHUI. Hlm. www.pemantauperadilan.com

Downloads

Published

30.04.2020

How to Cite

Timomor, A. (2020). Legal Protection to Victims of Criminal Acts in Efforts to Realize Restorative Justice. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(2), 2537-2550. https://doi.org/10.61841/ztf2yg90